Bank Pembangunan Daerah (BPD) mendeteksi sepuluh masalah yang harus diselesaikan agar bisa menjadi bank daerah terkemuka (BPD Regional Champion/BRC) pada 2014. Penyelesaian setiap permasalahan itu akan dievaluasi dan dilaporkan secara berkala.
”Setiap enam bulan sekali, laporan itu akan disampaikan kepada Bank Indonesia (BI), seluruh BPD, dan pemangku kepentingan,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Nazwar Nazir di Jakarta (12/4).
Bank daerah tidak dapat mengelak dari keharusan untuk memecahkan persoalan tersebut karena merupakan konsekuensi dari kesepakatan pada 21 Desember 2010. Kelompok kerja yang dibentuk BI mengidentifikasi sepuluh permasalahan. Yaitu, permodalan, brand awareness BPD yang rendah, kualitas pelayanan rendah, SDM yang belum sesuai standar pasar, dan minim inovasi. Kemudian, jaringan terbatas, kerja sama bisnis belum optimal, struktur pendanaan masyarakat rendah, komposisi portofolio kredit produktif rendah, serta teknologi belum terintegrasi.
Untuk mencapai sasaran sebagai BRC, lanjut dia, setiap tahap implementasi harus mengacu pada tiga pilar. Yaitu, ketahanan kelembagaan yang kuat, kemampuan sebagai agent of regional development, serta kemampuan melayani kebutuhan masyarakat. ”Dengan penyelesaian itu, diharapkan target BPD menjadi BRC pada 2014 dapat terealisasi,” kata dia.
Berdasar statistik BI, selama lima tahun terakhir, pangsa BPD terhadap total perbankan nasional meningkat. Dalam periode Desember 2005–Oktober 2010, pangsa aset BPD meningkat dari 7,2 persen menjadi 8,9 persen. Lalu, pangsa DPK naik dari 7,6 persen menjadi 9,4 persen. Demikian pula, pangsa kredit melonjak dari 6,5 persen menjadi 8,5 persen.
Menurut Nazwar, peluang peningkatan yang lebih besar masih terbuka lebar. Sebab, Indonesia memiliki wilayah yang luas yang seharusnya memiliki bank-bank regional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. ”Tetapi, tentu pencapaiannya memerlukan kesungguhan dan kerja keras dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki,” tegasnya.
Sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat setempat, BPD telah memberikan fasilitas pembayaran gaji bagi pegawai negeri di berbagai daerah sebagai pengelola KPE (kartu PNS elektronik). Hingga Maret lalu, terdapat 20 BPD yang mengelola 1,3 juta lembar kartu KPE. ”Asbanda mendukung dan memfasilitasi BPD untuk dapat mengelola KPE,” katanya.
Dia menerangkan, KPE merupakan kartu identitas pegawai negeri sipil (PNS) yang telah dipasang chip dengan muatan beberapa data peserta. Di antaranya, nomor induk pegawai, nama lengkap, tanggal kelahiran, masa kerja, serta jabatan terakhir. ”Kartu ini bermanfaat sebagai pembayaran gaji, tabungan perumahan, tabungan hari tua, dan transaksi perbankan lainnya,” kata dia.
Sejak dirintis 2006 hingga akhir Desember 2010, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah mengimplementasikan 1,96 juta lembar dan menargetkan seluruh PNS, yang berjumlah 4,8 juta orang, memilikinya paling lambat 2015. ”Peluang untuk bisa mengelola KPE lebih banyak lagi masih besar,” jelasnya.
